Edisi 04 Desember 2008 U L A S A N Hikayat Orang Indonesia di Negeri Belanda Judul: Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950 Penulis: Harry A. Poeze, dengan sumbangan tulisan dari cees van Dick dan Inge van Der Meulen Penerbit: KPG, Jakarta Cetakan: I, Juli 2008 Halaman: x+412 halaman Hubungan antara Belanda sebagai "negeri pejajah" dan Indonesia sebagai "negeri terjajah" barangkali sangat sulit dirumuskan secara padat dalam satu-dua kalimat. Hubungan ini begitu rumit lantaran ada kelindan antara data sejarah, rekonstruksinya, penafsirannya dan juga nuansa emosi kedua negara. Ada ungkapan menarik dalam perbincangan tradisi historiografi di Indonesia. Mereka yang mengimani perspektif Indonesia-sentris, dengan Sartono Kartodirdjo sebagai imamnya, menganggap para sejarawan Belanda menulis Indonesia dari "dek kapal" saja. Namun, dengan membaca karya Poeze ini, segera terasa bahwa kedewasaan sikap memang tak bisa lahir dengan cara hantam-krama. Bahwa setiap apa atau mereka yang telah lampau itu selalu hadir dalam kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Ada yang menari dari buku Di Negeri Penjajah karya Harry A. Poeze, sejarawan yang terkenal sebagai pelacak jejak Tan Malaka, ini. Ketimbang mengumbar tafsir, Poeze cenderung menata data-data sedemikian rupa agar dengan sendirinya bisa berbicara. Dia menyertakan sejumlah ilustrasi, dari artikel surat kabar, kutipan pidato, sajak, lukisan hingga bon makanan, agar nuansa masa bisa terasa dalam imaji pembaca. Keunikan utama buku ini terletak pada tema-tema yang belum banyak digarap banyak sejarawan lain. Inilah potret dan kisah suka-duka orang Indonesia di Belanda selama 1600-1950 yang setidaknya berguna buat menambal sebagian lubang "ingatan" kolektif kita. Bab pertama buku ini berkisah tentang sejumlah utusan, budak, pelukis, dan beberapa siswa yang dalam rentang 1600-1898 mendatangi Negeri Kincir Angin. Sedari mula, mereka merupakan generasi awal yang secara terpisah mengawali satu kisah panjang orang Indonesia di sana. Dalam setiap bab, Poeze memang menyediakan pembahasan selain soal pergerakan dan pendidikan, semisal isu budak-babu, seni budaya, dan pendidikan pastoral. Demi menghemat ruang kata, isu-isu terakhir tersebut tidak dipercakapkan dalam ulasan ini. Selepas De Houtman bersaudara tiba di Aceh (1599), adalah Abdul Zamat, Laksamana Raja Seri Mohamat, dan Meras San, orang-orang Indonesia yang balik berkunjung ke Belanda. Mereka bertiga menjadi duta Aceh yang pertama sekaligus yang terakhir. Kedatangan mereka secara simbolik merupakan pengakuan pertama Indonesia terhadap kedaulatan Belanda. Setelah Aceh, Ambon menjadi daerah kedua yang didekati Belanda demi perdagangan rempah. Saat itu, pelayar-pedagang Belanda amat gemar membawa serta orang pribumi dalam pelayaran pulang ke Belanda. Ada kecenderungan bahwa tingkat kepemilikan budak mampu mengangkat status dan martabat pemiliknya. Saat itu, budak dianggap benda mati yang disamakan dengan kursi. Pemuda Ambon yang dilayarkan ke Belanda biasanya dididik untuk menjadi misionaris Kristen. Nasib agak berbeda dialami Raden Saleh, yang diperkirakan datang pada awal abad ke-19. Meski awalnya bermaksud mengembangkan bakat seni lukisnya, Raden Saleh mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda untuk belajar. Ia menjadi pelopor kehadiran siswa-siswa Indonesia pada abad itu. Sebagai dampak dari politik etis pada abad ke-19, kolonisasi diperluas pengertiannya pada tanggung jawab moral Belanda pada aspek ekonomi, pengajaran, dan pemerintahan di Indonesia. Sosrokartono, kakak kandung RA Kartini, segera menjadi orang pertama yang memang berniat belajar di Belanda. Disusul kemudian Mas Abdullah, Abdul Rivai, J.E. Tehupeiory, dan Koesoema Joedha. Angkatan ini bersama Clockener Brousson menginisiasi kelahiran surat kabar Bintang Hindia. Terbit pertama kali 1 Januari 1903, surat kabar ini ditujukan bagi khalayak Hindia agar lebih mengenal Belanda. Para pegiat Bintang Hindia dengan jelas sangat menaruh hormat pada daulat Ratu Wilhelmina sembari mewacanakan perbaikan nasib masyarakat Hindia. Semboyan surat kabar ini berbunyi, "Kekallah keradjaan Wolanda, Masjhurlah Tanah Hindia." Peran Bintang Hindia adalah kemampuannya dalam mendorong generasi muda Hindia dari kelas bangsawan untuk belajar di Belanda. Nama-nama yang muncul kemudian, antara lain, adalah Tjokroadikoesoemo, Soetan Casajangan, Hadiwidjojo VI, Asmaoen, Mas Soengkono, Noto Soeroto, Radjiman, dan Soemitro. Gelombang baru para pelajar ini membawa suatu hasil nyata bagi lahirnya Indische Vereeniging alias Perhimpunan Hindia (PH) pada 1908 yang sedikit banyak dibantu Abendanon. Pemrakarsa utamanya adalah Casajangan dan Noto Soeroto. Meski awalnya ditujukan sebatas untuk menjalin kontak antarpelajar, perhimpunan ini menjadi cikal bakal bagi gerakan politik pada periode berikutnya. Kisaran tahun 1913-1920 yang didiskusikan pada bab III menjadi momentum bagi tersemainya gagasan-gagasan nasionalis. Kedatangan Tjipto Mangoenkoesomo dan Soewardi Soerjaningrat memberi warna baru. Dua orang ini "dibuang" ke Belanda karena kegiatan politik mereka di Comite Boemiputra dan Indische Partij (bersama E.F.E Douwes Dekker) dianggap meresahkan. Secara alamiah, kehadiran dua tokoh yang berpandangan radikal ini mengawali dialektika panjang gagasan kebangsaan. Konfrontasi pertama berlangsung dengan Noto Soeroto yang saat itu memimipin PH. Bagi Noto Soeroto, Indische Partij sudah benar secara prinsip namun keliru dalam metode. Dalam pandangannya, Hindia dengan Belanda harus tetap bersatu padu. Perhatian aktivis PH secara otomatis terpagut pada dua gugus wacana antara kemandirian dan ketergantungan Indonesia terhadap Belanda. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan mendasar semacam apakah masyarakat Indonesia sudah mampu memerintah dirinya sendiri? Apakah Indonesia memiliki hak untuk memerintah? Salah satu fragmen menarik pada bab III adalah debat berbobot antara Soewardi dan Sneevliet yang disertai interupsi berapi-api dari Gunawan Mangoenkoesoemo (hlm. 134-135). Soewardi yang priyayi berhaluan nasionalis-moderat, sementara Sneevliet yang asli Belanda menganut prinsip komunis nan revolusioner, sedangkan Goenawan menggugat kebelandaan Sneevliet. Ketika pembicaraan beralih pada Tan Malaka, pembaca barangkali akan kecewa mengapa Bapak Republik Indonesia ini dibahas serba sedikit. "Di Belanda, Tan Malaka tidak terlalu terkenal," tutur Poeze dalam sebuah obrolan bersama para mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, awal bulan ini. Kiprah politik Tan Malaka memang baru bersinar ketika sudah tak lagi jadi mahasiswa. Ia kembali ke sana setelah diusir dari tanah air (1922). Ia bergabung dengan Partai Komunis Belanda, bahkan menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi calon anggota parlemen di Negeri Tulip. Dekade 1920-1930, tulis Poeze, merupakan suasana di mana nasionalisme Indonesia berada dalam isolasi. Hindia Poetra, organ baru PH yang terbit pada 3 Maret 1923, memuat pernyataan asas yang untuk seterusnya sangat berpengaruh. Pada 1925 PH memutuskan mengganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Pada tahun-tahun ini, PI semakian memperlihatkan watak antikolonialnya. Di bawah kepemimpinan Hatta, menurut mendiang Sartono (2005), PI telah merumuskan suatu konsep politik bagi masa depan Indonesia yang nasibnya semata-mata berada di tangan sendiri. Belakangan konsep tersebut mewujud dalam terma nonkooperasi. Kegiatan politik Hatta dan kawan-kawan pun kian hari kian mengental di jalur radikal, termasuk kesepakatan anehnya dengan Semaoen, partisipasi dalam pembentukan Partai Nasional Indonesia, hingga keikutsertaan dalam kongres internasional di Berlin yang menghasilkan liga melawan imperialisme dan penindasan kolonial. PI lantas mulai dianggap "brengsek" oleh pemerintah Belanda. Ancaman remeh semacam penarikan beasiswa pun dilakukan Belanda, hingga pada puncaknya Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdoelmadjid, dan Pamoentjak dipenjarakan untuk kemudian diadili. Setelah secara dramatis pengadilan memutuskan keempat tokoh itu tak bersalah, PI mencari orientasi baru dengan ketua baru Abdullah Soekoer. Hingga 1929 PI kian gencar melancarkan aksi, rapat protes, manifes dan konsultasi dengan gerakan-gerakan kiri. Era 1930-1940 (bab 5) adalah babak baru hubungan Indonesia-Belanda. Akumulasi peristiwa dan gagasan pada dekade ini, bagi Poeze, mengarah pada kerja sama yang sadar. Separuh dekade pertama PI masih memperlihatkan watak kirinya, dan kemudian berangsur lebih moderat. Pada era ini perkembangan di tanah air memberi pengaruh signifikan bagi situasi pergerakan di Belanda. Perkembangan baru itu setidaknya ditandai dengan lahirnya Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi) yang bertujuan merapikan kembali kontak antarmahasiswa yang untuk sekian lama terabaikan. Lama kelamaan Roepi menjadi organisasi favorit dan, akhirnya, sentral bagi mahasiswa Indonesia di Belanda. Periode 1940-1945 adalah saat-saat Belanda mulai "ompong". Desakan kemerdekaan semakin kuat, sementara politik internasional kian menegang. Di negeri sendiri, Belanda takluk oleh Jerman. Situasi menjadi tak menentu. Organisasi yang banyak bermain dalam periode ini adalah Clubhuis yang membantu pemenuhan logistik bagi mahasiswa Indonesia dan Roepi yang terus melakukan kegiatan budaya. Sementara PI menyusun barisan melawan pendudukan Jerman. Pada bab 6 ini, sayang sekali, Poeze tak banyak memotret senjakala kekuasaan Belanda. Tahun 1943 bagaimanapun adalah tahun krusial, termasuk pengaruhnya bagi orang Indonesia di sana. Saya menduga bahwa lubang ini disebabkan pribadi Poeze tak bisa mengakui Proklamasi 17 Agustus1945 yang agung itu. Pada bab terakhir (1945-1949), dipilih judul "Berangsur Menjauh". Penulisnya bukan lagi Poeze, melainkan Inge van Der Meulen. Sayang, bab ini lebih jauh dari sekadar antiklimaks. Saya penasaran mengapa Poeze tidak menulisnya sendiri. Silakan baca bab ini dan mohon periksa apakah pertanyaan bernada pernyataan saya berikut ini relevan: "Bung Poeze, apakah hubungan Indonesia dengan Belanda sedemikian kuatnya, sehingga kami seolah tak bisa menentukan takdir kami sendiri sebagai bangsa merdeka? Ahmad Musthofa Haroen, Staf Riset BPPM Balairung UGM, Yogyakarta