Home
Arsip
U L A S A N
Surat
Sudut Lipatan
pengarang
Kolom
Dari Katalog Lama
Cerita Sampul
EDISI LAIN
 

 

Edisi 31 Agustus 2008

U L A S A N


Menuju Hukum yang Memahami Realitas

Judul: Menuju Penegakan Hukum Responsif

Penulis: Sabian Utsman

Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Cetakan I: Juli 2008

Tebal: xii +108 halaman

Sebagai bangsa yang telah merdeka selama 63 tahun, predikat sebagai negara terkorup hingga hari ini masih melekat pada Indonesia. Meningkatnya angka kemiskinan di setiap tahun masih terus membayangi, ditambah lagi dengan keburukan moral para elite politik yang kian korup dan memprihatinkan, hingga berimplikasi pada pesimisme masyarakat terhadap supremasi hukum sebagai garda depan sebuah bangsa.

Hukum yang ada hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku, terlalu menekankan pada aspek the legal system, tanpa melihat kaitan antara hukum dengan persoalan-persoalan masyarakat yang harus ditangani. Di satu sisi, hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, tapi di sisi lain terdapat pemahaman hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal hukum semestinya tidak buta terhadap konsekuensi sosial-politik yang ada dan tidak kebal terhadap berbagai pengaruh kepentingan.

Memahami kondisi itu, Sabian Utsman, Lektor Sosiologi Hukum STAIN Palangkaraya, melalui buku ini, berupaya menjawab problematika hukum dewasa ini yang semakin karut-marut. Dengan mengusung konsep hukum responsif yang digagas Philippe Nonet dan Philip Selznick, Sabian mengandaikan penerapan sistem hukum yang responsif di Indonesia. Sebuah sistem hukum yang tidak hanya mengandung unsur pemaksaan dan penindasan, tapi menekankan aspek pemecahan problem sosial yang kontekstual, yakni hukum yang memikirkan kenyataan-kenyataan empiris yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemikiran Philippe Nonet dan Philip Selznick secara garis besar mengupas tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif). Dari ketiga klasifikasi tipe hukum itu, tipe hukum responsiflah yang paling menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil di Indonesia. Sehingga model pengembangannya (development model) dapat disusun ulang secara lebih fokus dan kontekstual.

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam tipe hukum ini, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat dalam peraturan dan kebijakan, karena pada dasarnya teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan.

Hukum responsif tidak hanya berorientasi pada rules, tapi juga logika-logika yang lain. Bahwa memberlakukan jurisprudence saja tidak cukup, tapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Dan ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan advokat untuk bisa membebaskan diri dari kungkungan hukum murni yang kaku dan analitis.

Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat, dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya, produk hukum itu bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya.

Dalam model pengembangannya (developmental model), hukum responsif berupaya memecahkan persoalan mendasar dalam membangun sistem politik-hukum, di mana tanpa adanya sistem politik-hukum ini mustahil bagi perkembangan hukum dan politik untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Penerapan hukum responsif tidak terlepas dari integrasi yang dekat antara hukum dan politik. Wujud dari integrasi yang sangat dekat ini adalah adanya subordinasi langsung dari institusi-institusi hukum terhadap elite-elite yang berkuasa, baik di sektor publik maupun swasta.

Karena selama ini, disadari atau tidak, selain tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, keberadaan hukum juga menjadi ancaman bagi masyarakat. Pada kondisi inilah hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Sudah waktunya para aparat penegak hukum responsif sebagai landasan diberlakukannya keadilan sejati dari kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam buku setebal 108 halaman ini, penulis tidak hanya mengupas wacana penegakan hukum responsif, tapi juga tentang perbandingan common law system yang diterapkan di negara-negara Barat dengan sistem hukum Indonesia yang merupakan dampak konkordansi dari penjajahan Belanda. Selain itu, pada bagian akhir, penulis juga menyempurnakannya dengan kajian spiral kekerasan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hadirnya buku ini sejatinya bukan sekadar untuk menghujat praktik hukum yang sudah ada yang tampak karut-marut. Tetapi ia mengajak untuk bersikap kritis sekaligus menawarkan kemungkin solusi terhadap praktek hukum Indonesia sampai pada aspek yang paling fundamental, yaitu membangun Ilmu Hukum Indonesia (Indonesian Jurisprudence).

Penegakan hukum responsif diharapkan bisa membantu memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Tujuan hukum harus benar-benar untuk menyejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan kaum elite yang berkuasa. Buku ini sekali lagi tidak mengklaim bahwa hukum responsif adalah pilihan terbaik dari sebuah sistem hukum, meskipun hukum responsif memberikan tawaran yang menjanjikan atas carut-marutnya kondisi hukum di Indonesia.

Lukman Santoso Az, pecinta buku dan pemerhati hukum pada LeSAN Yogyakarta